Penarikan Logistik Eks Pemilu 2014

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap hari ini melakukan penarikan logistic eks Pemilu 2014 di Kecamatan Nusawungu (Selasa, 16/09/2014).

Logistik berupa formulir, surat suara, kotak dan bilik merupakan eks logistik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang berada di kecamatan.

Berdasarkan pemantuan dilapangan terlihat petugas dari KPU Kabupaten Cilacap melakukan pengecekan jumlah logistik yang  ditarik ke KPU Kabupaten Cilacap.

“Pengecekan logistik dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jumlah logistik yang ditarik dengan jumlah logistik yang diterima PPK ”. ujar Handi Tri Ujiono, S. Sos, Anggota KPU Kabupaten Cilacap.

Logistik  eks Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berupa kotak dan bilik suara selanjutnya di simpan dalam gudang KPU Kabupaten Cilacap Jl. MT Haryono No 75 Cilacap

 

 

 

FGD Studi Pelanggaran dan Kekerasan Pemilu

Hari Senin (15/09/2014) dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) oleh Lembaga NGO “Kemitraan” di Java Resto Jl. DR Soetomo Cilacap yang dihadiri KPU Kabupaten Cilacap, Panwaslu Kabupaten Cilacap dan stakeholder Pemilu.  Dalam Term of Reference disebutkan bahwa diskusi dimaksudkan untuk menggali informasi sebagai sumber data penelitian Lembaga Kemitraan dan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan penyelenggaraan Pemilihan Umum di masa mendatang. Diskusi dipandu langsung oleh Bp. Heri Susilo yang merupakan peneliti dan Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Tiga point Fokus utama pembahasan dalam FGD yaitu pertama, pelanggaran yang terjadi sebelum, selama dan pasca pemungutan dan penghitungan suara Pemilu, kedua kekerasan Pemilu yang terjadi saat masa kampanye, selama dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara, ketiga adalah penyalahgunaan uang (money politic).

Sejauh ini, KPU Kabupaten Cilacap menerima rekomendasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden 2014,  pelanggaran dilakukan oleh peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu.  Seluruhnya berupa pelanggaran administratif, sesuai ketentuan Undang-undang dan  Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemiliham Umum, kami menempuh langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan.  Contoh pelanggaran seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye , administrasi pencalonan, administrasi pelaksanaan kampanye oleh peserta Pemilu, serta masalah tertukarnya surat suara, yang mampu diselesaikan dengan baik.” Ujar Handi Tri Ujiono, komisioner KPU Kabupaten Cilacap.

Dalam diskusi tersebut disampaikan oleh Helmy Nur Adiansyah, SE, komisioner Panwaslu Kabupaten Cilacap bahwa selain pelanggaran administrasi, pihaknya juga menerima laporan-laporan pelanggaran termasuk indikasi politik uang, namun demikian banyak input yang tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. ”Sebenarnya banyak sekali laporan yang masuk ke Panwaslu, melalui surat, sms atau disampaikan secara langsung namun tidak semua laporan sesuai dengan ketentuan, sehingga kami kesulitan untuk menindaklanjuti.” Ujarnya.

Namun demikian secara umum penyelenggara Pemilu di Kabupaten Cilacap sepaham bahwa komunikasi yang intensif antar lembaga, stakeholder, pihak keamanan dan Pemerintah Daerah serta peserta Pemilu dengan mengedepankan  tindakan preventif, menjadi kunci meminimalisir permasalahan maupun pelanggaran sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu.  Dari relawan  JPPR menyampaikan bahwa pengawasan dan penindakan indikasi pelanggaran terbentur kepada resources pengawas,  sehingga ke depan penguatan diperlukan, disamping itu juga bahwa pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat dinilai belum maksimal.

Diskusi ditutup Pukul 12.30 WIB yang menghasilkan beberapa point, guna rekomendasi formula perbaikan guna pelaksanaan Pemilu yang lebih baik kedepan.

 

 

 

Persiapan Pengelolaan Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

  

Dalam rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap melakukan pengosongan dan pemindahan eks logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Eks logistik berupa surat suara dan formulir – formulir yang disimpan dalam kotak tersegel selanjutnya dipindahkan ke karung yang berlabel  nama desa/kelurahan, kecamatan dan TPS. Sedangkan sebagian kotak dan bilik suara yang tidak terpakai ditarik ke KPU Kabupaten Cilacap.
 
 “Kotak dan bilik suara tidak akan ditarik semua ke KPU Kabuaten Cilacap, tetapi sebagian akan di simpan di Kecamatan sebagai persiapan  pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014”. terang Kholil, Anggota KPU Kabupaten Cilacap.
 
Penarikan sebagian kotak suara dan bilik suara merupakan akibat dari berkurangnya jumlah TPS pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Sebagaimana diketahui berdasarkan penetapan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 8 Juni 2014, KPU Kabupaten Cilacap telah menetapkan TPS pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 3.232 TPS,. yang berarti berkurang sebanyak 1.172 TPS dari TPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang berjumlah 4.404 TPS.