Menyongsong Pilkada Langsung

gb1b gb2

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketuanya Fadil Zon, pada Selasa (17/2) ini, secara aklamasi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Pemerintah Daerah (Pemda) disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Setelah Ketua Komisi II DPR-RI Rambe Kamarul Zaman membacakan poin-poin perubahan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemda, Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon selaku pemimpin rapat bertanya kepada peserta rapat apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu no 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat disahkan menjadi Undang-Undang. “Setuju….,” jawab para anggota DPR-RI, maka Wakil Ketua DPR-RI Fadli pun langsung mengetok palu tanda pengesahan.
 
Poin Perubahan
Ketua Komisi II DPR-RI Rambe Kamarul Zaman menjelaskan, ada beberapa hal yang disepakati bersama secara musyawarah dan mufakat didalam perubahan UU ini, diantaranya menyetujui memperpendek tahapan penyelenggaraan Pilkada.
“Kita perpendek secara keseluruhan menjadi 7 bulan, jadi tidak 17 bulan lagi seperti dahulu, coba dengan dengan waktu panjang begitu, gimana lelahnya,”ujar Rambe. Selanjutnya, mengenai penyelenggara, DPR, menurut Rambe, Komite I DPD dan Pemerintah menetapkan penyelenggara Pilkada adalah KPU. “Dalam UU ini kita nyatakan KPU sebagai penyelenggaraanya, kecuali nanti ada UU yang menetapkan dibatalkannya KPU sebagai penyelenggara Pilkada,” ujarnya.
Menyangkut uji publik, tambah Rambe, dalam UU Dasar tidak dinyatakan harus ada uji publik namun dilakukan secara demokratis. Oleh karena itu istilah uji publik dihapus, namun urusan-urusan yang menyangkut dengan komitmen, integritas, dan kompetensi daripada calon itu adalah tanggung jawab yang mencalonkan.
“Yang mencalonkan adalah parpol dan gabungan parpol, dan diserahkan sepenuhnya oleh Parpol untuk mengatur bagaimana tahapan pengenalan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ada tahapan sosialisasi oleh parpol yang ditentukan oleh parpol itu sendiri,”jelas Rambe.
Dalam perubahan UU ini, ujar Rambe, juga menetapkan dukungan melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinaikan antara 6,5 persen sampai dengan 10 persen.
Berikutnya, terang Rambe, hal-hal yang disepakati bersama adalah mengenai efesiensi dan efektifitas Pilkada dalam satu putaran, “Memang dalam perubahan UU ini tidak dinyatakan dibuat satu putaran tapi suara terbanyak, jadi jelas suara terbanyak dalam putaran pemungutan suara itulah yang menang, tidak usah lagi ada rencana membuat kampanye dan putaran berikutnya,”tegasnya.
Pertimbangannya, kata Rambe, tidak ada korelasi partisipasi pemilih yang lama akan turun, maka dari itu demi efisiensi dan mempercepat semuanya dilaksanakan dengan suara terbanyak, “Memang makna pemilihan langsung kan intinya disana,”tambah Rambe.
Poin berikutnya adalah disepakatinya Gubernur minimal berusia 30 tahun, dan Bupati atau Walikota minimal berusia 25 tahun. Selanjutnya disepakati Gubernur, Bupati maupun Wali Kota tetap berpendidikan minimal SLTA atau sederajat
Soal pasangan, Rambe menjelaskan, bahwa yang dipilih nanti bukan gubernur saja tetapi satu paket satu pasangan.
 
Mengenai permasalahan sengketa hasil Pilkada, jelas Rambe, dalam UU perubahan ini diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). “MK lah yang menurut kami paling siap menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, tentunya sambil menunggu terbentuknya peradilan khusus yang menangani sengketa Pilkada,” jelasnya.
 
Sementara soal biaya, telah disepakati pembiayaan Pilkada diambil dari APBD didukung juga dengan APBN.  
(Sumber: http://setkab.go.id)

Penarikan Logistik Eks Pemilu 2014

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap hari ini melakukan penarikan logistic eks Pemilu 2014 di Kecamatan Nusawungu (Selasa, 16/09/2014).

Logistik berupa formulir, surat suara, kotak dan bilik merupakan eks logistik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang berada di kecamatan.

Berdasarkan pemantuan dilapangan terlihat petugas dari KPU Kabupaten Cilacap melakukan pengecekan jumlah logistik yang  ditarik ke KPU Kabupaten Cilacap.

“Pengecekan logistik dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jumlah logistik yang ditarik dengan jumlah logistik yang diterima PPK ”. ujar Handi Tri Ujiono, S. Sos, Anggota KPU Kabupaten Cilacap.

Logistik  eks Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berupa kotak dan bilik suara selanjutnya di simpan dalam gudang KPU Kabupaten Cilacap Jl. MT Haryono No 75 Cilacap

 

 

 

FGD Studi Pelanggaran dan Kekerasan Pemilu

Hari Senin (15/09/2014) dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) oleh Lembaga NGO “Kemitraan” di Java Resto Jl. DR Soetomo Cilacap yang dihadiri KPU Kabupaten Cilacap, Panwaslu Kabupaten Cilacap dan stakeholder Pemilu.  Dalam Term of Reference disebutkan bahwa diskusi dimaksudkan untuk menggali informasi sebagai sumber data penelitian Lembaga Kemitraan dan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan penyelenggaraan Pemilihan Umum di masa mendatang. Diskusi dipandu langsung oleh Bp. Heri Susilo yang merupakan peneliti dan Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Tiga point Fokus utama pembahasan dalam FGD yaitu pertama, pelanggaran yang terjadi sebelum, selama dan pasca pemungutan dan penghitungan suara Pemilu, kedua kekerasan Pemilu yang terjadi saat masa kampanye, selama dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara, ketiga adalah penyalahgunaan uang (money politic).

Sejauh ini, KPU Kabupaten Cilacap menerima rekomendasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden 2014,  pelanggaran dilakukan oleh peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu.  Seluruhnya berupa pelanggaran administratif, sesuai ketentuan Undang-undang dan  Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemiliham Umum, kami menempuh langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan.  Contoh pelanggaran seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye , administrasi pencalonan, administrasi pelaksanaan kampanye oleh peserta Pemilu, serta masalah tertukarnya surat suara, yang mampu diselesaikan dengan baik.” Ujar Handi Tri Ujiono, komisioner KPU Kabupaten Cilacap.

Dalam diskusi tersebut disampaikan oleh Helmy Nur Adiansyah, SE, komisioner Panwaslu Kabupaten Cilacap bahwa selain pelanggaran administrasi, pihaknya juga menerima laporan-laporan pelanggaran termasuk indikasi politik uang, namun demikian banyak input yang tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. ”Sebenarnya banyak sekali laporan yang masuk ke Panwaslu, melalui surat, sms atau disampaikan secara langsung namun tidak semua laporan sesuai dengan ketentuan, sehingga kami kesulitan untuk menindaklanjuti.” Ujarnya.

Namun demikian secara umum penyelenggara Pemilu di Kabupaten Cilacap sepaham bahwa komunikasi yang intensif antar lembaga, stakeholder, pihak keamanan dan Pemerintah Daerah serta peserta Pemilu dengan mengedepankan  tindakan preventif, menjadi kunci meminimalisir permasalahan maupun pelanggaran sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu.  Dari relawan  JPPR menyampaikan bahwa pengawasan dan penindakan indikasi pelanggaran terbentur kepada resources pengawas,  sehingga ke depan penguatan diperlukan, disamping itu juga bahwa pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat dinilai belum maksimal.

Diskusi ditutup Pukul 12.30 WIB yang menghasilkan beberapa point, guna rekomendasi formula perbaikan guna pelaksanaan Pemilu yang lebih baik kedepan.