Zona Kampanye Pemilu Th 2014

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 telah memasuki tahap kampanye. Beberapa Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dan Calon Anggota Legislatif Kabupaten Cilacap  mulai memasang alat peraga kampanye.

Guna tertibnya pelaksanaan kampanye dan menegakkan asas keadilan dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap memandang perlu mengatur zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagai pedoman bagi calon anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 dalam memasang alat peraga kampanye di Kabupaten Cilacap dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan Dinas/Instansi terkait untuk menetapkan zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Cilacap.

Pengaturan zona pemasangan alat peraga kampanye diluar ruangan di wilayah Kabupaten Cilacap diatur dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2013 tentang Penetapan Zona dan Lokasi Pemasangan Alat  Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Di Kabupaten Cilacap.

Zona pemasangan alat peraga kampanye adalah 1 (satu) wilayah administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Cilacap dengan jumlah zona sebanyak jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Cilacap. Sedangkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye berada di seluruh zona kecuali pada tempat/lokasi yang dilarang untuk kampanye dan pemasangan atribut kampanye sebagimana diatur dalam Keputusan Bupati Cilacap Nomor 270/139/03/Tahun 2013 serta pada tempat/lokasi yang tidak diijinkan oleh pemilik atau penguasa tempat/lokasi yang bersangkutan.

Penetapan Perbaikan DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD Th 2014

 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perbaikan  DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 (Jumat, 1/11/2013). Acara yang dihadiri oleh Panwaslu, Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014,  Muspida dan 24 PPK Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 dibuka oleh Indon Tjahjono, Ketua KPU Kabupaten Cilacap.

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perbaikan DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 merupakan tindak lanjut Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 716/KPU/X/ 2013 dan Rekomendasi Bawaslu RI terkait permasalahan administrasi kependudukan.

Sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu RI, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap melakukan koordinasi dengan PPK dan Disdukcapil Kabupaten Cilacap pada tanggal 24 s.d 27 Oktober 2013 untuk melengkapi data nihil dan membersihkan data ganda guna menghasilkan DPT yang komprehensif, akurat dan mutakhir.

Dalam Rapat Pleno yang berlangsung di Ruang Rapat KPU Kabupaten Cilacap, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menetapkan Perbaikan DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014  Kabupaten Cilacap sebanyak 1.472.578 pemilih dengan rincian laki-laki 735.023 Pemilih dan perempuan 737.555 pemilih

 

 

 

Sosialisasi PKPU Nomor 17 tahun 2013

 

Sehubungan dengan diterbitkanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)  Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Sosialisasi PKPU Nomor 17 tahun 2013 di Hotel Wijaya Kusuma Cilacap (Kamis, 17/10/2013).

Sosialisasi yang dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 dan petugas yang bertanggung jawab terhadap pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dilaksanakan dalam rangka memberikan panduan bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 di Kabupaten Cilacap dalam mengelola, mempertanggungjawabkan dan menyampaikan laporan pengeluaran dana kampanye. Beberapa hal penting yang ditekankan pada peserta sosialisasi bahwa :

  1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Partai Politik peserta Pemilu wajib menyerahkan nomor rekening Dana kampanye Pemilu atas nama Partai Politik kepada KPU.  
  2. Pengurus Partai Politik wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye kepada KPU sesuai dengan tingkatannya sampai dengan 2 Maret 2013 atau 14 sebelum dimulainya tahapan kampanye dalam bentuk Rapat Umum. Dan apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah bersangkutan.
  3. Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPKD) Partai Politik peserta Pemilu ditutup 7 (tujuh) hari setelah pemungutan dan pengitungan suara (17 April 2014) dan dilaporkan ke Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu 15 (lima belas) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara (24 April 2014). Apabila Partai Politik yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi berupa tidak ditetapkannya Calon Anggota Legislatif menjadi calon terpilih.