Sejarah Penyelenggara Pemilu


Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Sekuel pertama dimulai pada pelaksanaan Pemilu Pertama, sepuluh tahun pasca Indonesia merdeka. Sebagaimana amanat Pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, dan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia menjamin warga Negara dalam pemilihan umum “Setiap warga negara berhak untukdipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak”. Berikut lembaga menyelenggarakan Pemilu di Indonesia. I.Panitia Pemilihan Indonesia Merupakan Penyelenggara Pemilu pertama di Indonesia berdasar UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu, didalamnya badan penyelenggara pemilu menjadi dua, yaitu permanen dan nonpermanen. Ditinjau dari masa kerjanya, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan Panitia Pemilihan dibawah menteri dalam negeri adalah struktur yang permanen dan panitia pemilihan (PP) kabupaten merupakan struktur yang tidak permanen dibawah sekretaris daerah. II.Lembaga Pemilihan Umum UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat menjadi landasan berdirinya Lembaga Pemilihan Umum (LPU). LPU dibentuk dengan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Bersamaan dengan itulah PPI dan PP beserta sekretariatnya yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1953 dinyatakan bubar. Ketua dan anggota dilantik oleh Presiden Soeharto pada 17 Januari 1970 di Istana Negara. Selanjutnya, pada LPU dibentuk panitia-panitia dari Pusat sampai daerah. Untuk tingkat Pusat dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), untuk provinsi atau Dati I dibentuk Panitia Pemilihan Daerah (PPD) I, untuk Dati II atau kabupaten/kotamadya (kini kota) dibentuk PPD II. Lembaga Pemilihan Umum menyelenggarakan Pemilu sebanyak 6 kali, yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. III.Komisi Pemilihan Umum a)KPU Periode I Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie, untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum pada 7 Juni 1999 dan berakhir masa tugasnya pada Tahun 2001. Dalam menjalankan tugasnya KPU melaksanakan Pemilu berdasar Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan eputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, termasuk membentuk badan ad hoc Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. b)KPU Periode II Sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum mengharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan. Sehingga unsure KPU tidak lagi dari partai politik. KPU periode kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. Keanggotaan KPU Periode II 1.Ketua: Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, M.A. 2.Prof. Ramlan Surbakti, M.A, Ph.D. 3.Drs. Mulyana W. Kusumah 4.Drs. Daan Dimara, MA. 5.Dr. Rusadi Kantaprawira 6.Imam Budidarmawan Prasodjo, MA, PhD. 7.Drs. Anas Urbaningrum, M.A. 8.Chusnul Mar'iyah, Ph.D. 9.Dr. F.X. Mudji Sutrisno, S.J. 10.Dr. Hamid Awaluddin 11.Dra. Valina Singka Subekti, MSi Pada amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (5) menyebutkan bahwa, ”Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.” Pemilihan Umum tahun 2004 merupakan eksperimen demokrasi Indonesia baru. pemilu 2004 merupakan pemilu kedua setelah orde baru, meskipun demikian, pada pemilu kedua ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dalam banyak hal dengan pemilu 1999, dikarenakan merupakan pemilu pertama setelah amandemen ke-4 UUD 1945, dimana terjadi perubahan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dan dibentuknya lembaga baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termasuk pemilihan kepala daerah secara langsung yang efektif dilakukan setelah pemilu nasional 2004. Secara kelembagaan, penyelenggara pemilu juga berubah secara mendasar terhadap pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara institusional terbentuknya KPU Daerah menjadi lembaga tetap, dimulai sejak pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004. c)KPU Periode III KPU periode ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007. Keanggotaan KPU Periode III: 1.Ketua: Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshari A.Z, M.A. 2.Sri Nuryanti, S.IP, M.A., 3.Dra. Endang Sulastri, M.Si.,. 4.I Gusti Putu Artha, S.T, M.Si., 5.Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.S, 6.Dra. Andi Nurpati, M.Pd., 7.H. Abdul Aziz, M.A., 8.Prof. Dr. Ir. H Syamsulbahri, MS, d)KPU Periode IV KPU periode keempat (2012-2017) Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012. Berikut ini merupakan daftar 7 anggota KPU yang telah dilantik bersama 5 anggota Bawaslu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis, 12 April 2012. Sruktur Keanggotaan KPU Periode IV: 1.Ketua: Husni Kamil Manik, S.P. 2.Ida Budhiati, S.H., M.H. 3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. 4.Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. 5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si. 6.Drs. Hadar Nafis Gumay. 7.Juri Ardiantoro, M.Si. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP Periode Tahun 2003 s/d 2008 KPU Kabupaten Cilacap berkantor di Jl. Jenderal Soedirman Nomor 7 Cilacap dan kemudian berpindah ke Jl. MT. Haryono Nomor 75 hingga sekarang. Sejak terbentuk KPU Kabupaten Cilacap telah terdapat tiga periode keanggotaan yaitu Periode 2003-2009, 2008-2013 dan sekarang periode 2013-2018. 1)Periode 2003-2008 Dibentuk sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Cilacap berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 034/BA/2003. Adapun kelima anggota KPU Kabupaten Cilacap tersebut adalah: 1.Ketua : Moch. Taufick Hidayatulloh, S.Ag. 2.Anggota : Ismah, S.Ag. 3.Anggota : Khazam Bisri, S.Ag. 4.Anggota : Sumardi, SH, S.p.N. 5.Anggota : Warsid, S.Pd. 2)Periode 2008-2013 1.Ketua : Warsid, S.Pd. 2.Anggota : Sumardi,SH, S.p.N. 3.Anggota : Tunut Widodo, S.Ag. 4.Anggota : Slamet Iswadi, S.Pd. 5.Anggota : Akhmad Kholil Pada Tahun 2011 Sumardi, SH, S.p.N. mengundurkan diri sebagai Anggota KPU, dan digantikan melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW) oleh Handi Tri Ujiono, S.Sos. pada Bulan juni 2012. 3)Periode 2013-2018 1.Ketua : Indon Tjahjono 2.Anggota : Aniroh, S.Ag., M.S.I. 3.Anggota : Sigit Kwartianto, S.S. 4.Anggota : Akhmad Kholil, SH. 5.Anggota : Handi Tri Ujiono, S.Sos.