Tidak Melaporkan LHKPN, Caleg Terpilih Tidak dapat Dilantik

Rabu, 15 Mei 2019

KPU Kabupaten Cilacap sejak masa pendaftaran Caleg DPRD Kabupaten Cilacap telah mengirim surat Nomor 325/PL.01.4-SD/3301/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 , sebagai tindak lanjut surat KPU  Nomor 670/PL.01-SD/06/KPU/VII/2018 dan meneruskan Surat Nomor B/2848/LHK.00/10-12/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 dari Komisi Pemberantasan Korupsi dimana Calon anggota legislatif untuk mulai mengisi LHKPN secara online melalui elhkpn.kpk.go.id.

 Bahwa kewajiban penyampaian LHKPN tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 Pasal 37 ayat (1), (2) dan ayat (3) 2019 tentang  Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu 2019.  Kewajiban penyampaian LHKPN dimaksud selalu diingatkan kepada para pimpinan Parpol yang mengusulkan Caleg secara berkesinambungan. Pasca Pemungutan suara 17 April 2019 KPU RI melalui Surat Nomor 814/PL.01.4-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 perihal Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara langsung ditindak lanjuti dengan mengirimkan surat kembali kepada Pimpinan Parpol dan kegiatan sosialisasi.

 Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Handi Tri Ujiono pada Rabu (15/05/2019) siang membuka dan mengisi materi Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Caleg kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Cilacap dan operator yang bertempat ruang rapat KPU Kabupaten Cilacap, ikut serta dalam kegiatan tersebut seluruh komisioner yaitu Weweng Maretno, Amy Purwandari, Munjiatun Mukaromah serta M. Muhni.

 Handi Tri Ujiono menyampaikan dua hal penting dan mendesak dalam sosialisasi tersebut, pertama, “Ketua KPU sangat serius meminta agar disosialisasikan surat edaran KPK tentang kewajiban Calon terpilih untuk menyerahkan Tanda Terima LHKPN dan kewajiban paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon terpilih sesuai PKPU 5/2019. Kedua,  bagi calon terpilih yang tidak menyerahkan Tanda Terima LHKPN dimaksud, maka KPU Kabupaten Cilacap tidak mencantumkan nama yang bersangkutan kepada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri dan Gubernur,” kata Handi.

 “Selama ini laporan harta kekayaan anggota legislatif hanya bagi mereka yang sudah dilantik sekarang seluruh  caleg dapat membuat laporan kekayaan, sejak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan kewajiban ini berlaku bagi Caleg terpilih yang harus menyerahkan tanda terima ke KPU,  tentunya hal ini harus adanya sosialisasi dan penjabaran bagaimana teknis dan cara membuat pelaporan harta kekayaan itu,  agar tidak ada kesalahan dalam membuat laporan, KPUKabupaten Cilacap berinisiatif memberikan pembekalan yang cukup” tambahnya.

 Komisioner KPU Kabupaten Cilacap Weweng Maretno menambahkan bahwa “Dalam pasal 5, ayat (2) UU No. 28 Tahun 1999 berbunyi,  Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat. Dan dalam pasal 5, ayat (3),  Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Selain itu juga di jelaskan dalam UU No. 30 Th. 2002, Mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar itulah Calon Anggota Legislatif diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya,” kata Weweng.

 Puncak kegiatan sosialisasi LHKPN ini adalah dengan paparan dan pembekalan teknis cara penyusunan LHKPN melalui e-lhkpn, prosedur tata cara, cara pengajuan regristrasi hingga cakupan dan hal lain yang harus dipenuhi dalam pelaporan LHKPN