Evaluasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019

Rabu, 20 November 2019

KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan rapat evaluasi pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu 2019 bersama Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye Daerah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Bawaslu Kabupaten Cilacap bertempat di Sindoro Hotel Cilacap, Selasa (19/11/2019). Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap Handi Tri Ujiono, S.Sos. Dalam pembukaannya beliau mengatakan tujuan dari adanya kegiatan evaluasi ini untuk mendengarkan masukan dari peserta pemilu guna perbaikan kedepannya dalam hal pelaporan dana kampanye. Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai narasumber adalah Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha, S.H.I, beliau dalam paparannya memberikan catatan terhadap partai peserta Pemilu dalam melaporkan dana kampanye yang tidak sesuai dengan realita. "Banyak laporan Dana Kampanye dari peserta pemilu yang masih belum mencerminkan kondisi riil di lapangan, yakni banyak yang belum sesuai dengan aktivitas kampanye dan hal tersebut telah dapat dikonfirmasi oleh peserta pemilu yang hadir ketika ditanyakan mereka mengakuinya" terang Muslim. Ia juga mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan kondisi riil di lapangan akan tetapi dalam aspek ketentuan formalnya sudah sesuai untuk memenuhi laporan dana kampanye. "KPU dalam hal pelaporan dana kampanye akan selalu memperbaiki regulasi maupun dari aplikasinya, sehingga melalui kegiatan evaluasi ini ke depan laporan dana kampanye diharapkan dapat mengakomodir seluruh substansi pelaporan" jelasnya. Disampaikan juga di dalam forum oleh Komisioner Divisi Hukum, Munjiatun Mukarromah, S.Pd.I bahwa di Cilacap tidak ada satupun partai peserta pemilu maupun caleg yang terkena sanksi terkait dana kampanye, mulai dari pembukaan rekening, penyerahan laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye hingga akhir tidak ada masalah. "Dalam seluruh periode Laporan Dana Kampanye, di Kabupaten Cilacap tidak ada peserta pemilu maupun caleg terpilih yang terkena sanksi yang berkaitan dengan laporan dana kampanye," ujarnya. Kesimpulan akhir acara, laporan dana kampanye menjadi bagian prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga teknis penyusunan harus sistematis dan transparan. Acara ditutup dengan sesi diskusi tanya jawab dan masukan oleh seluruh peserta rapat evaluasi agar dalam penyusunan laporan dana kampanye kedepannya dapat dilakukan perbaikan dari segi regulasi maupun aplikasi dana kampanye