Kamis, 7 Januari 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap beraudiensi dengan Dinas K - " />

Abaikan Arsip Bakal Kena Sangsi Pidana (Audiensi KPU dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Cilacap)

Selasa, 14 Januari 2020

Penyerahan Buku Ikhtisar Pemilu Tahun 1955-2019

Kamis, 7 Januari 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap beraudiensi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap, tim dari KPU Weweng Maretno (Divisi Teknis), Ami Purwandari, dan Munjiatun M.  Kehadiran Komisioner KPU disambut langsung oleh Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Bapak Supriyanto diampingi kabid kearsipan Sugeng.

Keterlibatan Dinas Arsip dalam tahapan pemilu secara langsung memang tidak termasuk didalamnya, namun demikian KPU Kabupaten Cilacap telah membukukan produk hasil Pemilu.  Untuk itu agar produk hasil Pemilu tidak tercecer, maka kami serahkan ke dinas Arsip dan Perpustakaan. Dalam buku yang kami serahkan isinya menceritakan ikhtisar data dan infografis Pemilu dari tahun 1955 sd 2019.

Kami sering ke KPU dan baru kali ini kantor kami disambangi dari KPU untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para komisioner ujar kabid kearsipan (Sugeng).

Dinas kami menyarankan agar KPU setidaknya memiliki ASN yang ahli dalam arsip, maka harus ada seorang arsiparis.  KPU itu lembaga Negara yang vertical, sedangkan kami dibawah Pemerintah Daerah, bilamana KPU berkeinginan untuk menyimpan arsip yang mempunyai nilai sejarah dan hak penyimpanan ada di arsip Kabupaten, mak dipersilahkan dulu KPU melakukan MOU dengan Bupati.  Misal hasil Pilkada Bupati, hasil DPRD Kabupaten atau barang lain sesuai kewenangan kami untuk dapat menyimpannya.

Penyelenggaraan kearsipan sebagamana UU 43 tahun 2009 bertujuan untuk :

  1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
  2. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
  3. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
  5. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
  6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
  8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Masyarakat dapat berperan serta dalam kearsipan yang meliputi peran serta perseorangan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan kearsipan. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip Negara yang terjaga untuk kepentingan negara  dapat dipidana kata kabid kerasipan.

4B4H WWG 8) 07/01/2020