Kami tidak menghadiri seluruhnya undangan yang telah KPU Cilacap sampai - " />

PERNYATAAN KAMI, PEMBENARAN HUKUM BAGI MEREKA (Audiensi KPU dengan Pengadilan Negeri Cilacap)

Senin, 27 Januari 2020

Kami tidak menghadiri seluruhnya undangan yang telah KPU Cilacap sampaikan ke kami, dan kami juga tidak pernah mengutus siapapun staff kami untuk menghadiri pertemuan yang bersifat teknis.  Independensi Pengadilan wajib kami jaga karena setiap pendapat kami terkadang dijadikan acuan hukum bagi mereka.  Kalau bapak dan ibu ingin minta pendapat hukum, lebih baik dengan cara begini bersilaturahmi dengan kami, jangan paksakan kami untuk dimintai pendapat dimuka umum/public.  Pernah saya foto bersama dengan pejabat public (bupati) suatu ketika dan pada saat ia berkepentingan dipajanglah foto kami di media, seolah kami mengiyakan dan itu saya dukung ia, wah inilah contoh yang menghancurkan independensi kami padahal itu foto jauh hari sebelum ia melakukan pencalonan kembali, itulah obrolan singkat kami dengan ketua Pengadilan Negeri Cilacap.

Pada kunjungannya Selasa, 21 Januari 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan Pengadilan Negeri Kelas IA Kabupaten Cilacap, tim dari KPU Weweng Maretno (Divisi Teknis), M. MUHNI, Ami Purwandari, dan Munjiatun M.  Kehadiran Komisioner KPU disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri (Sukri Sulumin, S.H., M.H.) diampingi Wakil Ketua PN Cilacap (Hera Kartiningsih, SH.,MH), Hakim Pemilu (Kartiyono,SH,MH) dan Panitera (Sugianto).

Keterlibatan Pengadilan Negeri Cilacap pada pemilu 2019 adalah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana  bagi Calon DPRD Kabupaten Cilacap  sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang dan semuanya terlayani oleh Pengadilan.  Kami apresiasi karena dari seluruh Surat Keterangan yang dikeluarkan tidak ada sedikitpun biaya yang dikeluarkan oleh para Caleg.

Pemilu 2019 di Kabupaten Cilacap telah terlaksana dengan sukses, parameter yang kami gunakan pertama dari tingkat partisipasi dibanding pemilu 2014 yang hanya 61% maka pada Pemilu 2019 naik pada kisaran 72% akan tetapi Cilacao adalah terendah di Provinsi Jawa Tengah dan tentunya belum bisa melampaui target Nasional 77,5%.  Kedua bahwa seluruh produk hasil pemilu tidak ada yang disengketakan oleh peserta Pemilu baik itu dibawaslu Kabupaten, Gakumdu, PTUN bahkan Mahkamah Konsitusi sekalipun ujar M Muhni dalam penyampaiannya saat Tim dari KPU beraudiensi.

Senada disampaikan Sukri Sulumin (Ketua PN Cilacap), ”kami telah melaporkan ke Mahkamah Agung” bahwa seluruh tahapan Pemilu di Kabupaten Cilacap telah berjalan dengan lancar dan aman.  Terbukti memang kami telah menyediakan hakim khusus yang menangani Pemilu sebanyak 1 Tim terdiri dari 3 hakim senior yang telah mengantongi Surat Keputusan dari Mahkamah Agung tidak pernah bersidang untuk mengadili kasus pidana pemilu di Kabupaten Cilacap.  Hakim dimaksud akan menyidangkan kasus hukum yang tidak dapat diselesaikan ditingkatannya, kami yang akan menangani dengan cepat dan professional.  Masalah sengketa pemilu khususnya pidana pemilu adalah pidana yang didahulukan, jadi dalam persidangan  mendahulukan kasus pidana pemilu dengan mengesampingkan/menunda persidangan kasus lainnya.  Apa yang disampaikan Komisioner sudah sejalan dengan laporan kami dan itu sudah klop tentunya.

Obrolan ringan tapi sangat bermanfaat bagi kami, karena apa yang disampaikan para hakim itu memang benar adanya dari sisi penegakan hukum.  Salah satu komisioner divisi hukum dan pengawasan  Munjiatun Mukaromah bertanya?”, pengalaman yang paling sulit itu menyidangkan perkara apa pak Ketua?.  Beliau menyampaikan bahwa yang paling sulit adalah mengadli tindak pidana korupsi karena memang rumit, kami pernah menghadirkan 84 saksi pasti itu membutuhkan waktu yang lama.  Apalagi jika yang jadi tersangka itu melibatkan ketua Partai atau Kepala Daerah.  Jadi yang paling mudah ya adili dulu anak buahnya sekelas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nya dulu atau  yang mengampu pelelangan umpamanya, baru kemudian para petinggi-petingginya.  “Wah ternyata pembicaraan kita dengan para hakim asyik ya tak terbayangkan sebelumnya kelihatan serem bila mendengar pengadilan dan pak hakim”, bisikan Munji dengan Ami Purwandari yang lebih tekenal dengan julukan Atun. Piagam sebagai bentuk apresiasi dari KPU yang diberikan ke Pengadilan Negeri Cilacap diterimakan langsung oleh Ketua Pengadilan.

 

berita 4B4H WWG 9) 22/01/2020