Pancasila adalah falsafah, ideology, pandangan hidup dan cita-cita hokum yang melingkupi - " />

TIGA PRINSIP DAN NILAI-NILAI UTAMA DEMOKRASI

Jumat, 7 Februari 2020

Pancasila adalah falsafah, ideology, pandangan hidup dan cita-cita hokum yang melingkupi suasana kebatinan seluruh komponen Negara/bangsa Indonesia.  Dalam sila ke-4 misalnya terkandung prinsip dan nilai-nilai utama dalam demokrasi, yaitu “Kerakyatan”(peoplenes), “permusyawaratan” (deliberation) dan perwakilan”(representation).

Memilih pemimpin itu sama seperti mengganti pempers (popok), mengganti berulang-ulang dengan alasan yang sama yaitu agar si bayi tidak nangis karena popoknya sudah basah sehingga merasa tidak nyaman.  Demikian juga dengan memilih pemimpin, jika sudah tidak suka ya dibuang saja.  Jika gagal memilih pemimpin yang baik lakukan mekanisme selanjutnya yaitu rakyat berhak menghukum, siapa yang dihukum? mestinya partai politik karena dalam hal ini parpol gagal dalam mempersiapkan kadernya.

Rakyat memang memilih pemimpin secara langsung melalui pemilihan (Pilkada), namun proses sebelumnya calon yang disandingkan adalah merupakan produk parpol melalui penjaringan dan penyaringan.  Pilkada bukan untuk pilkada melainkan “Pilkada untuk kesejahteraan rakyat”.  Dalam keseluruhan proses proses pilkada yang berlangsung damai, kita bisa mengharapkan akan muncul pemimpin daerah yang berkualitas dari berbagai segi.  Bahkan dalam berbagai teori demokrasi disebutkan bahwa “potensi terciptanya sebuah pemerintahan yang akuntable sangat tergantung dari kualitas pemimpin yang dihasilkan dari proses pemilu.  Kalau argument ini diteruskan, maka tingkat kesejahteraan rakyat akan sangat dipengaruhi oleh kualitas (kapabilitas, akuntabilitas) pemimpin daerah tersebut. Demikian paparan Dr Yuwanto (ketua program studi Doktor Ilmu Sosial (DIS) Fisik Undip saat Seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah bertempat di Wujil Resort & Conventions Ungaran pada kamis 6 Februari 2020.  Narasumber lain Ikhwanudin dari KPU Jateng, Mohammad Saleh ketua komisi A dan M Zulfan Arif dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan dimoderatori oleh Agus Widiyanto.

Penyelenggaraan seminar bertujuan untuk menggali informasi dan beberapa masukan dari beberapa stake holder dalam rangka mewujudkan perda inisiatif DPRD Prov Jawa Tengah dengan tema “Menggagas Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024."

Paparan komisi A Jateng yang disampaikan oleh Mohammad Saleh mendefinisikan dana cadangan dengan dasar yuridis PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan, “dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran”.  Dengan demikian pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk dana cadangan dan dana cadangan sebagaimana dimaksud perlu ditatapkan dengan Perda.  Muatan Perda dana Cadangan sekurang-kurangnya ;

  • Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
  • Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
  • Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan
  • Sumber dana cadangan dan
  • Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Untuk itu kami harap Pemerintah Daerah Kabupaten juga secepatnya membentuk raperda dana cadangan sebagaimana gagasan dari DPRD Jateng yang saat ini sedang memulai proses.

Ikhwanudin, komisioner KPU Jateng menyampaikan alternative usulan solusi, pertama Pemerintah Daerah mengalokasikan dana cadangan pemilihan tiap tahun anggaran, kedua pendanaan pemilihan serentak dibebankan APBN. Ia lebih menyoroti bahwa karena ini serempak nasional maka hendaknya pembiayaan dari APBN, bukan walaupun daerah toh sumbernya dari DAU.

Pada sesi dialog interaktif ada beberapa penanya (Fery, Ibnu kesbangpol, Nurul KPU solo, Gugus bawasalu).  Gugus dari Bawaslu Jateng, bahwa prinsip anggaran itu perlu dipahami bersama, ada perbedaan cara pandang rasionalisasi dan salah persepsi.  Rasionalisasi itu perlu dibahas antara TAPD.  Kemudian mempertanyakan sudahkah ada bayang-bayang tentang konsep pemilu serentak, kapan akan dilaksanakan apakah satu waktu dalam satu hari atau ada pembedaan waktu  dan pembedaan jenis pemilihan.  Untuk sumber anggaran, mestinya perlu ada integrasi anggaran antara pusat, provinsi dan kabupaten dengan demikian akan dengan jelas dapat diketahui cost sharing anggaran yang dapat dipersiapkan daerah.

Komisi A DPRD  Jateng ucapkan terima kasih atas beberapa masukan dari beberapa narasumber dan peserta yang hadir, dengan demikian raperda inisiatif mudah – mudahan terwujud dan berkualitas hasilnya.