Senin, 13 Juli 2020 Ketua Komisioner KPU Kabupaten Cilacap (Handi Tri Ujiono) berserta a - " />

Bankeu Parpol Untuk Pendidikan Politik Pengurus dan Masyarakat

Selasa, 14 Juli 2020

Senin, 13 Juli 2020 Ketua Komisioner KPU Kabupaten Cilacap (Handi Tri Ujiono) berserta anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan (Weweng Maretno) hadir di Ruang Gadri Kabupaten Cilacap dalam rangka menyaksikan penyerahan bantuan keuangan parpol yang diserahkan langsung oleh Bupati Cilacap (Tato Suwarto Pamuji).

Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,  bahwa Partai Politik secara umum bertujuan ;

  1. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  4. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

secara khusus bertujuan ;

  • meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
  • memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  • membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Senada dengan laporan yang disampaikan Kaban Kesbangpol Kabupaten Cilacap (Sadmoko Danardhono) bahwa tujuan diberikannya bantuan dana parpol silahkan dipergunakan untuk pendidikan politik bagi pengurus dan masyarakat agar terbangun etika, budaya kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik untuk menuju tetap tegaknya NKRI.

Dengan demikian merujuk kembali ke pasal 34 ayat (3b) bahwa pendidikan politik tiada lain adalah mengenai pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan

Bantuan diberikan kepada 9 Partai politik yang meraih kursi diparlemen tingkat Kabupaten Cilacap, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Demorat, PAN, PPP, PKB, PKS, Gerindra dan Nasdem.  Besaran bantuan total Rp. 2.918.784.000,-(dua milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari total peraih kursi sebanyak 972.928 suara sah. Bila dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2020 bantuan mengalami kenaikan semula Rp1.500,- menjadi 3ribu rupiah per suara sah peraih kursi dewan.

Bupati Cilacap dalam sambutannya berharap, agar bantuan yang diberikan kepada partai politik melakukan pendekatan dengan konstituen.  Saya sebagai ketua gugus tugas penanganan covid 19 berharap agar pendekatan ini juga menyinggung terhadap penangan pencegahan Covid 19. Suksesi didalam internal partai masing-masing untuk tidak menimbulkan masalah.

 

Nostalgia Dengan Sang Mantan

Ada hal menarik dari sentilan dan canda bupati yang sempat terlontar, dalam acara ini dihadiri wakil bupati dan mantan wakil bupati Cilacap periode sebelumnya,” terima kasih pak Edi yang telah hadir, sudah beberapa tahun kita tidak pernah ketemu langsung semenjak kita bareng mimpin Cilacap, ada rasa Nostalgia lah ya kita saat ini. Mudah-mudahan kedepan pak Edi hadir lagi ya dalam acara-acara tertentu kalau saya undang”. Apakah ini merupakan sinyal lontaran Tatto terhadap penguasa Golkar?

Bantuan keuangan ini tidak serta merta asal diterima tanpa pertanggungjawaban, Pasal 34A (1), Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, demikian penjelasan Handi Ketua KPU Kabupaten Cilacap.

(4B4H WWG 20) 13/07