Masuk Yang Kelima KPU Kabupaten Cilacap Bahas Pilkada

Rabu, 22 Juli 2020

Oleh: M. Muhni (Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM)

Selasa, 21 Juli 2020 KPU Kabupaten Cilacap menggelar rapat Pleno membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Cilacap untuk yang ke 5 kalinya. Rapat Pleno yang membahas tentang penyususnan rancangan rencana anggaran Pilkada Kabupaten Cilacap terus dibahas oleh Komisioner dan Sekretariat.

Hari ini merupakan pembahasan yang ke lima, sejak rapat pleno pertama yang pada Selasa 11 Februari 2020 dilaksanakan dengan materi pembahasan penyusunan rancangan rencana anggaran. Rapat Pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten Cilacap Handi Tri Ujiono, S. Sos. Hadir dalam rapat pleno seluruh komisioner, sekretaris, Kasubbag hukum dan kasubbag umum. Rapat pleno yang dilaksanakan tetap memperhatikan protokol kesehatan penanganan Covid-19, peserta rapat menggunakan masker dan menjaga jarak.

Dalam pengantar pembukaan rapat, Ketua KPU menyampaikan mengenai surat KPU RI nomor 181 tanggal 28 Februari 2020 dan Surat KPU RI nomor 550 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), dimana penetapan rekapitulasinya dilaksanakan dalam forum rapat pleno terbuka yang melibatkan stakeholder.

Ketua KPU menegaskan bahwa rapat pleno terbuka hasilnya adalah produk hukum. Sehingga hah-hal yang menjadi ketentuan dalam rapat pleno harus terpenuhi. Kata Handi dalam sambutannya. Dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka agar terjelaskan tentang ketentuan rapat pleno, syarat sahnya rapat pleno, tujuan, penjelasan proses dan alur pemutakhiran data pemilih. Persiapkan dengan sebaik-baiknya. lanjut ketua KPU. Rapat pleno terbuka pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah ikhtiar KPU dalam menjaga data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Handi menegaskan.

Selanjutnya, Ketua KPU mengingatkan pembahasan rancangan rencana anggaran dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Kita (KPU Kabupaten) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan di tingkat Kabupaten sebagai pelaksana teknis dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI”. Kata Handi. KPU Kabupaten Cilacap dalam mempersiapakan diri dengan rancangan rencana pelaksanaan Pilkada Kabupaten Cilacap, guna memberikan informasi awal dan kesiapan bagi Penyelenggara tingkat Kabupaten dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pembahasan rancangan rencana kegiatan dalam rapat pleno, mengacu dengan tahapan pokok dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Tahap pencalonan, tahap sosialisasi, tahap pemutakhiran data pemilih, tahap kampanye, tahap pemungutan, tahap rekapitulasi dan penetapan. Pembahasan setiap kegiatan tahapan akan dilaksanakan secara bertahap melalui rapat pleno.

Pada rapat pleno yang ke-5 ini, pembahasan sudah sampai pada tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. KPU Cilacap melakukan pencermatan dalam setiap detail tahapan ini. Dari tahap penerimaan data DP4 dari Disdukcapil sampai dengan tahap penetapan Dafar Pemilih Tetap (DPT).

Ketua KPU Cilacap sebagai pimpinan rapat, memandu dalam penyusunan rancangan rencana anggaran dalam setiap tahapan. Pencermatan yang dilakukan dalam rapat pleno meliputi pencermatan kebutuhan bahan, barang dan jasa. Dalam menentukan satuan harga, KPU Cilacap berpedoman dengan Peraturan Menteri Keuangan dan standar harga satuan (SSH) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.

Ketua KPU mengingatkan, bahwa penyusunan rancangan rencana anggaran juga harus memperhatikan perkembangan dinamika regulasi yang berlaku untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang sedang berjalan tahapannya agar terjadi penyesuaian dengan perkembangan yang terbaru.

Dalam penutupan rapat, Ketua KPU mengingatkan kembali bahwa seluruh proses penyusunan rancangan rencana anggaran dan alur berfikir harus bisa dipahami oleh seluruh anggota KPU serta dipahami oleh sekretariat sebagai supporting system supaya dalam pelaksanaannya tidak terjadi pemahaman yang keliru. Rapat ditutup pada pukul 13.15 WIB. Rapat pleno pembahasan rancangan rencana anggaran selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.