Selang lima har - " />

RKB Pilkada Bupati Diterima Ketua DPRD Cilacap

Kamis, 10 September 2020

Oleh: Weweng Maretno,S.Sos (Div Teknis Penyelenggaraan)

Selang lima hari setelah bertemu Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji, kali ini komisioner KPU Kabupaten Cilacap diterima Ketua Dewan (Taufik Nurhidayat) Selasa 8/9.

Ketua KPU Kabupaten Cilacap (Handi Tri Ujiono) berikan gambaran situasi pilkada serentak dimasa Pandemi Covid 19 pada tahun ini dan kemungkinan keserentakan pemilu  maupun Pilkada dimasa mendatang. Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 201 ayat (8)  bahwa Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional bulan November 2024, namun demikian dinamika terus berjalan untuk itu KPU Cilacap harus selalu siap dalam berbagai kemungkinan.

Sebagaimana berita detiknews hari senin 1/9 melansir bahwa Daftar Poin-poin Revisi UU Pemilu telah diserahkan ke Baleg. Ada lima isu klasik meliputi sistem pemilu (terbuka, tertutup, campuran), ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), presidential threshold, sistem konversi penghitungan suara ke kursi, serta district magnitude jumlah besaran kursi per dapil serta isu kontemporer di antaranya konsep pemilu nasional dan pemilu daerah, termasuk soal keserentakannya. Sebagai langkah antisipatif mengikuti dinamika politik yang terjadi, maka sebagai badan penyelenggara (KPU) dituntut kesiapannya.  

RKB yang diajukan KPU Kabupaten Cilacap sebesar dua kali lipat dari pilkada lalu karena ada beberapa kegiatan yang sifatnya baru. Situasi perolehan hasil pemilu 2019 yang mewarnai parlemen di Kabupaten Cilacap yang memungkinkan calon dari partai politik ada sebanyak 4 (empat) pasang calon dan kemungkinan satu pasang calon perseorangan yang lolos dari pemenuhan verifikasi

Penyampaian RKB Pilkada ke DPRD Kabupaten Cilacap belum sampai membahas secara detail hanya angka global sebagai gambaran awal untuk kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran.

Ketua Dewan menyambut baik atas perencanaan yang telah dilakukan oleh KPU, walaupun pelaksanaan pilkada masih menunggu regulasi sebagaimana dikatakan ketua KPU, kalau RKB tidak dibuat jauh jauh hari, pemerintah daerah akan kesulitan dalam alokasikan anggaran, apalagi jumlahnya fantastis. Dari total anggaran  Rp. 83.468.694.220 untuk badan adhoc sendiri mencapai 58,29%, kebutuhan barang dan jasa 36,62 % serta pemungutan ulang 5,09%.  Anggaran ini sebagai gambaran awal, bisa kurang bisa naik dari total tersebut di atas karena harus melalui mekanisme selanjutnya melalui rasionalisasi anggaran dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.

Seluruh komisioner terlibat diskusi bersama Ketua Dewan berkaitan dengan seni dalam berpolitik serta situasi politik lokal dan nasional.  Sebagai seorang pemimpin harus bisa membaca arah pikiran pihak lain, tidak menelan langsung informasi yang diterima, matang dalam berfikir dan jangan mudah terpancing emosi, ’ungkap ketua dewan”.  disinggung tentang pencalonan, beliau menjawab belum saatnya sekarang saya sampaikan berbeda dengan Tato S yang menjawab dengan enteng ‘saya tidak berkpentingan untuk itu”, yah karena memang Bupati Tato S telah dua kali putaran menjabat dan melanjutkan kepemimpinan Bupati Cilacap saat itu yang berhalangan tetap.

Disisi lain ketua dewan mengkritisi kondisi kantor KPU Kabupaten Cilacap yang sangat memprihatinkan.  KPU adalah merupakan dapur produksi yang telah mencetak Bupati. Wakil Bupati dan dewan yang terhormat. Ibarat rumah sakit KPU adalah bidan, untuk itu selayaknya mendapat penghormatan yang lebih.

KPU pernah melayangkan permohonan hibah tanah, akan tetapi jawaban akhir dari Pemerintah belum bisa memenuhi permintaan KPU, karena saat ini masih dalam penataan aset daerah.  Mendengar langsung pernyataan komisioner dan kasubag hukum sekretariat KPU, ketua dewan langsung merespon dan mengkomunikasikan langsung dengan Bupati, (semoga menjadi kebenaran atas harapan kemaslahatan ini).

(berita 4B4H WWG 26) 08/09/20