Oleh : Weweng Maretno,S.Sos (Div Teknis Penyelenggaraan)

Rekor Pertama DPD RI Serap Aspirasi Penyelenggara Pemilu

Jumat, 18 September 2020

Oleh : Weweng Maretno,S.Sos (Div Teknis Penyelenggaraan)

Pemecah Rekor, sepanjang sejarah KPU Kabupaten Cilacap mendapat kunjungan kerja dari DPD Republik Indonesia (kamis 17/9), adalah DR. Abdul Khalik, SH.,M.Si.  Kujungan diterima langsung Ketua KPU (Handi Tri Ujiono) beserta seluruh Komisioner dan sekretaris KPU Kabupaten Cilacap.

DR. Abdul Khalik, SH.,M.Si adalah DPD Republik Indonesia perwakilan provinsi Jawa Tengah saat ini berkedudukan sebagai wakil ketua komite I DPD RI yang bermitra dengan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) serta lembaga lain yang terkait.  Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah merupakan tujuan dari kunjungan ini. 

Pandangannya terkait pilkada 2020, bahwa itu sudah merupakan keputusan politik, kami sebagai DPD telah menolak agar pilkada 2020 dimasa pandemi covid 19 ini mestinya diundur saja tahun 2021.  Kalaupun harus tetap dilaksanakan 9 Des 2020 ada beberapa syarat yang harus dipatuhi, terjaminnya keselamatan pemilih dan penyelenggara dengan patuhi protokol kesehatan dan aturan lain. 

Menyoroti rancangan UU Pemilu, Kholik berpandangan bahwa fraksi-fraksi diparlemen cenderung tetap memisahkan antara Pemilu dan Pilkada.  Sistem pemilu juga cenderung kembali menjadi sistem proporsional tetutup.  Kecenderungan biaya Pilkada dari tahun ketahun meningkat, munculnya calon tunggal (28 paslon sekarang), kualitas calon dan money politik dihilir. Perbaiki aspek pilkada kedepan dengan rumusan-rumusan ; potong tahapan agar dapat efisiensi biaya contoh PPDP yang merupakan praktek lama gaya orba dihilangkan, dari DP4 langsung DPT,  perbaikan DPT H-7.  untuk meminimalisir calon tunggal harus ada batas atas dukungan maksimal 35 % baik itu dari perolehn kursi partai maupun suara, dikecualikan untuk wilayah tertentu yang partai memperoleh dukungan mayoritas sepati di Solo, “tegasnya.

Saling berinteraksi dan menyampaikan aspirasi tanpa rasa canggung kali ditunjukan komisioner. Ketua KPU (Handi Tri Ujiono) berikan apresiasi bahwa baru kali ini DPD RI berkunjung ke KPU, beliau ini orang yang paham tentang seluk beluk pemilu, cermat, kuasai strategi, daya ingat tinggi dan karena memang ia juga mantan penyelenggara (KPU Depok).  Petahana DPD RI perwakilan Jateng bisa tergeser, karena ternyata perolehan persebarannya merata hampir diseluruh kabupaten.  Perolehan di Kabupaten Cilacap  87.817 suara jauh dibawah Drs. H. Jamun, M.Pd.I yang memperoleh 205.933, kami tidak menyangka ia menduduki posisi ini.

 "sebagai individu maupun lembaga saya bangga dan salut ada orang baik dan beruntung menduduki posisi terhormat, kebetulan bapak adalah putra daerah dan kebetulan satu kampung dengan saya (Cipari,Cilacap) ucap Weweng Maretno” (div teknis penyelenggara). Kami sebagai penyelenggara siap sebagai eksekutor pemilu ditingkat kabupaten dalam kondisi apapun dengan segala dinamikanya. Pembuat kebijakan sedang merumuskan/revisi Undang-undang Pemilu, semoga ini menjadikan kemaslahatan bersama.

diskusi bersama Ketua Dewan berkaitan dengan seni dalam berpolitik serta situasi politik lokal dan nasional.  Sebagai seorang pemimpin harus bisa membaca arah pikiran pihak lain, tidak menelan langsung informasi yang diterima, matang dalam berfikir dan jangan mudah terpancing emosi, ’ungkap ketua dewan”.  disinggung tentang pencalonan, beliau menjawab belum saatnya sekarang saya sampaikan berbeda dengan Tato S yang menjawab dengan enteng ‘saya tidak berkpentingan untuk itu”, yah karena memang Bupati Tato S telah dua kali putaran menjabat dan melanjutkan kepemimpinan Bupati Cilacap saat itu yang berhalangan tetap.

Disisi lain ketua dewan mengkritisi kondisi kantor KPU Kabupaten Cilacap yang sangat memprihatinkan.  KPU adalah merupakan dapur produksi yang telah mencetak Bupati. Wakil Bupati dan dewan yang terhormat. Ibarat rumah sakit KPU adalah bidan, untuk itu selayaknya mendapat penghormatan yang lebih.

KPU pernah melayangkan permohonan hibah tanah, akan tetapi jawaban akhir dari Pemerintah belum bisa memenuhi permintaan KPU, karena saat ini masih dalam penataan aset daerah.  Mendengar langsung pernyataan komisioner dan kasubag hukum sekretariat KPU, ketua dewan langsung merespon dan mengkomunikasikan langsung dengan Bupati, (semoga menjadi kebenaran atas harapan kemaslahatan ini).

 

(berita 4B4H WWG 27) 17/09/20