Uji Publik Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024

Jumat, 13 November 2020

Karanganyar, 12 November 2020
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Menggelar kegiatan Uji Publik atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.
Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah ini berlangsung di The Alana Hotel, Jl. Adi Sucipto Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 12 November 2020.

Kegiatan Uji Publik ini dihadiri organisasi perangkat daerah provinsi Jawa Tengah, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Bawaslu Provinsi, danKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Tidak ketinggalan, Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Handi Tri Ujiono, S. Sos, hadir dalam acara penting ini.
Forum dipandu oleh Ali Umar Dhani, S.Pt.,M.Si selaku moderator.
Dalam pengantarnya, moderator menyampaikan, “Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah sudah dilaksanakan 3 kali, dengan trend biaya kebutuhan semakin naik. Pilkada 2008 sebesar 149 M, Pilkada Tahun 2013 menghabiskan biaya 643 M, dan Pilkada Tahun 2018 menelan biaya sejumlah 1,1 Triliun rupiah. Sehingga dirasa perlu untuk membentuk dan acadangan Pemilihan” Kata Umar Dhani.
Mohammad Saleh, S.T selaku Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng menyampaikan pandangan bahwa, Komisi A memandang perlumembentuk dana cadangan Pilgub dengan mempertimbangkan bencana baik alam maupun non alam.
Hal ini disampaikan atas Dasar hukum :
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Masih menurut Ketua Komisi A, “Pilgub Tahun 2024 diperkirakan membutuhkan biaya sebesar 1,362 T (kenaikan sebesar 10%) dari Pilgub sebelumnya”.
“Besaran jumlah dana cadangan pertahun sebesar 300 M mulai tahun 2021” demikian pandangan oleh Mohammad Saleh, Ketua Komisi A.
Selanjutnya, Sumarno, S.E., M.M. selaku Kepala BPKAD Provinsi Jateng menyampaikan, “Yang perlu diakomodir adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran dengan nilai yang cukup besar”. Kata Sumarno.
“APBD yang masih bias digunakan sebesar 11 T yang ini bias dialokasikan untuk anggaran Pemilihan”.Katanya.

Sumarno melanjutkan, “Dana Pemilihan secara regulasi didanai oleh APBD sehingga harus disiapkan disesuaikan dengan kemampuan daerah”.
“Regulasi berkait dan acadangan, masih sama sehingga harus diamankan dalam rekening tersendiri bias dalam bentuk deposito jangka pendek”.
“Pemanfaatan dana cadangan mekanismenya adalah dana APBD, sehingga apabila akan digunakan masuk dalam bentuk dana hibah”.
“Dana cadangan Pemilihan masuk di anggaran Kesbangpol”. Demikian penjelasan oleh Sumarno
Anggota KPU Provinsi Jateng, Ikhwanudin, S.Ag. menyampaikan bahwa “Standar kebutuhan Pemilihan ada 14 item, dan berdasarkan SK KPU Nomor 388 Tahun 2020, menjadi 27 item, terdapat tambahan item-item meliputi layanan perkantoran yang di-breakdown menjadi beberapa item, santunan, belanja modal”. Kata Ikhwan.
“Tahun 2018, indeks kebutuhan per pemilih sebesar Rp 36.683, Estimasi anggaran Pilgub 2024 indeks kebutuhan per pemilih naikmenjadi Rp47.742 per pemilih’. Lanjut Ikhwan.
“Pengajuan anggaran 1,4 T, disbanding pengajuan tahun 2018 naik 43,26%, hal ini disebabkan oleh factor kenaikan jumlah pemilih 3% per tahun, kenaikan jumlah TPS sebesar 10% dengan estimasi jumlah pemilih per TPS 400 orang, pengadaan kotak dan bilik, kenaikan biaya operasional TPS, kenaikan honorarium BP Adhoc”. Masih kata Ikhwan.
Ikhwanudin menambahkan, “Pelaksanaan Pilkada 2020 di 21 Kabko sejumlah 722,5 M. Kebutuhan biaya protokol Covid-19 di 21 Kabupaten/Kota hamper mencapai 1 T”.

Tanggapan terhadap Raperda dana cadangan :
- Memberikan apresiasi;
- Menyambut baik adanya dana cadangan;
- Usulan kenaikan dana cadangan dengan pertimbangan kekurangan anggaran dengan adanya dana cadangan sebesar 300 M per tahun akan masih cukup besar kekurangan anggaran serta mengantisipasi apabil apelaksanaan Pemilihan disesuaikan seperti pelaksanaan sebelumnya yaitu 5 tahunan.

Tanggapan Peserta:
- Usulan agar dalam perda tidak mengacu pada pelaksanaan Pemilihan tahun 2024 saja sehingga bisaberlaku panjang.
Jawaban : Perda dana cadangan harus spesifik karena bentuk komitmen antara eksekutif dan legislatif.
- Berkait standar biaya mengacu pada Keppres namun besaran honorarium BP adhoc tidak sesuai standar.
Jawaban: KPU mengajukan dengan nilai maksimal, mengacu pada surat menteri keuangan s-735 yang bias disesuaikan nantinya dengan kemampuan daerah.
- Perlu ada transparansi dalam penyusunan anggaran Pemilihan, dan jelas mana yang dianggarkan oleh Pusat, Provinsi dan Kabko.
Jawaban: dalam hal transparansi, KPU dalam menyusun anggaran melibatkan berbagai pihak dan sesuai ketentuan jelas bahwa dalam Pemilihan pembiayaan dari APBD.

Handi Tri Ujiono