Memahami Regulasi untuk Mewujudkan Pemilih Berkualitas (Soialisasi kepada masyarakat kerjasama Kebangpol dengan KPU)

Jumat, 13 November 2020

Oleh : Weweng Maretno,S.Sos
(Div Teknis Penyelenggaraan)

Memahami regulasi pemilu dan pemilihan tidak hanya kewajiban penyelenggara pemilu dan peserta pemilu tapi seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih juga berhak untuk memahami.
Pemahaman ini bertujuan agar menghasilkan pemilu penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, sehingga akan mencetak pemimpin yang dilegitimasi dan perwakilan yang lebih mengerti konstituennya. Demikian intisari dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang pemilu yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, Kamis 12 November 2020 dipendopo Kecamatan Karangpucung. Kegiatan hari ini merupakan hari pertama diselenggarakan setelah mengalami penundaan yang sedianya dilaksakanakan Maret 2020 lalu.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Bakesbangpol (Ibu Ir. Supartinah) pejabat yang mewakili Kaban Kesbangpol karena dalam waktu yang bersamaan Kepala Badan ada kegiatan lain.
3 (tiga) narasumber ; Slamet Widodo (dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto), Weweng Maretno, S.Sos (Divisi Teknis
Penyelenggaraan KPU Kabupaten Cilacap) dan Hari (Kabid Faspol Bakesbangpol Cilacap) masing-masing memberikan paparan.
Slamet Widodo lebih pada sudut pandang keilmuan tentang pemilu dan demokrasi di Indonesia. Bicara ilmu itu murni dan bebas nilai maka ketika kami berikan paparan para politisi jangan tersinggung ya, kata Slamet. Berikan suara di Indonesia itu masih merupakan hak, untuk itu agar kedepan perlu dikaji bagaimana agar pemberian suara itu menjadi kewajiban. Pemilu yang berkualitas tidak sekedar capaian partisipasi yang tinggi akan tetapi harus mempertimbangkan kualitas pemilih, kualitas calon, proses seleksi kandidat, serta kualitas penyelenggaraan.
Kabid faspol kesbangpol kabupaten Cilacap (Hari), menyajikan bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam ikut serta mensukseskan pemilu maupun pemilihan, antara lain kerjasama dengan penyelenggara memfasilitasi dan mempersilahkan tempat-tempat diwilayah/kecamatan dan desa sebagai gudang logistik pemilu, kesiapan SDM untuk menjadi penyelenggara (KPPS), fasilitasi pemeriksaan kesehatan, pembentukan desk pemilu/pilkada.
Sementara komisoner menjadi penyempurna dari kedua narasumber sebelumnya. Komisioner KPU Kabupaten Cilacap (Weweng Maretno) lebih pada praktis penyelenggaraan dan eksekutor kegiatan. Grand design Pemilu serentak UU no 7 tahun 2017 dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Masyarakat sudah terpengaruh isu kesimpangsiuran kapan Pilkada Bupati Cilacap dilaksanakan karena memang akhir AMJ (masa jabatan) bupati Cilacap berakhir di tahun 2022 nanti.
Indonesia pada setiap putaran pemilu lebih sering merubah regulasi/undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang 7 tahun 2017 sebenarnya sudah baik karena merupakan kodifikasi 3 undang-undang sekaligus, yaitu UU tentang Pilpres, UU Pemilu dan penyelenggara pemilu, dimana isu UU ini menyangkut perkuatan sistem Presidensial, efisiensi anggaran dan efektivitas mobilisasi Pemilih. Isu strategis meliputi; Presidential Treshold; Parliementary Threshold; Sistem Pemilu Terbuka; Dapil Magnitude; Metode konversi surat suara; Pemilih dengan KTP Elektonik. Banyak perbedaan mendasar dibandingkan dengan pemilu 2014 lalu, misalnya tentang Metode hitung suara-kursi Parpol, Kuota Hare/Hamilton/Niemeyer-LR /(BPP dan Sisa Suara Terbanyak) di pemilu 2014 dan Metode hitung suara-kursi partai politik, Divisor Sainte Laguë dipemilu 2019.
Sedangkan grand design UU 10 tahun 2016 bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan secara serentak nasional, adapun untuk dapat tercapai serentak pada tahun 2024 pilkada serentak telah dilaksanakan Ketentuan Pasal 201 dilaksaanakan 4 (empat) gelombang, gelombang I Desember 2015; Gelombang II Februari 2017 > AMJ 2022;
Gelombang III Juni 2018 > AMJ 2023;, Gelombang IV September 2020- (ditunda melalui Perppu menjadi 9 Des 2020)> AMJ 2024; dan terakhir Gelombang V November 2024 pemilihan kepala daerah dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia.
Pada pelaksanaan pemilu 2019 banyak keberhasilan dan tidak dipungkiri juga ada kelemahan, sehingga para pegiat pemilu “Perludem” melakukan judicial review tentang pemilu serentak 2019 lalu. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No. 55-PUU/XVII/2019: Tafsir tentang Keserentakan Pemilu dikembalikan kepada pembentuk UU.
Perkembangan selanjutnya menyangkut Prolegnas UU, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Maka dengan demikian terkait dengan pemilihan kepala daerah bila memang undang-undang ini dijadikan satu dengan UU Pemilu, maka pelaksanaan pemilihan serentak 2024 akankah bergeser, kita tunggu para pengambil kebijakan di level nasional yang berhak sebagai pembentuk Undang-undang.

(berita 4B4H WWG 31) 12/11/20.