Penyampaian Renstra dan Konsultasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

Kamis, 24 Desember 2020

Oleh : Ami Purwandari
(Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)

Untuk mendukung program pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan maka KPU Kabupaten Cilacap senantiasa melakukan sharing dengan KPU Provinsi Jawa Tengah agar dapat mencari solusi yang tepat dalam menghasilkan data-data pemilih yang diperlukan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB). Sharing dilakukan baik secara daring maupun tatap muka dengan Divisi Data dan Informasi Provinsi Jawa Tengah. Seperti pada hari Selasa, 22 Desember 2020 kemarin, KPU Kabupaten Cilacap dalam hal ini Divisi Perencanaan, Data dan Informasi yaitu Ami Purwandari telah melakukan konsultasi terkait daftar pemilih berkelanjutan sekaligus menyerahkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Cilacap untuk 5 tahun ke depan yaitu 2020-2024.
Sebelum konsultasi terlebih dahulu dilakukan penyerahan Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024. Penyerahan dilakukan di Bagian Pdos dan diterima oleh Suparman, S.E,. M,Si., selaku Kasubbag Organisasi dan SDM yang selanjutnya diserahkan kepada Kasubbag Program dan Data, Kurnia Dian Wijanarko, S.E. Oleh Koko, panggilan akrab untuk Kasubbag Program dan Data, selanjutnya Renstra KPU Kabupaten Cilacap dicek, diteliti dan dikupas beberapa hal terkait penyusunan, visi misi dan isi dari Renstra tersebut yang akhirnya berujung pada diskusi tentang perencanaan, anggaran dan kegiatan di tahun 2021 mendatang. Diskusi berlangsung selama kurang lebih 2 jam dengan kesimpulan :
1. Perencanaan kegiatan di tahun 2021 menyesuaikan RKB 2021
2. Kegiatan berkurang dengan beralihnya sebagian dana untuk penangangan Covid-19
3. Adanya penambahan ASN baru di beberapa satker termasuk KPU Kabupaten Cilacap (sudah teranggarkan)
4. Lakip dan laporan akhir tahun segera diselesaikan
5. Rencana Kerja (Renja) segera disusun dan disahkan dalam rapat pleno
6. Memutuskan segala sesuatu melalui rapat pleno
Agenda selanjutnya adalah konsultasi tentang daftar pemilih berkelanjutan bersama Wakil Divisi Data dan Informasi, yaitu Muslim Aisha (Divisi Data dan Informasi, Paulus Widiantoro sedang melaksanakan Rakor DPTb Pemilihan Serentak 2020 di Bandung). Permasalahan yang masih memberatkan dalam proses daftar pemilih berkelanjutan di antaranya adalah :
1. Data dari Disdukcapil hanya berupa NIK dan Nama
2. MOu di KPU RI dan Kemendagri tidak sampai ke Kab/Ko sehingga Kab/Ko pada posisi sulit untuk menindaklanjuti kebijakan daftar pemilih berkelanjutan secara sempurna
3. Sebagai akibatnya akses data ke data Disdukcapil tidak bisa dilakukan, sehingga hanya bisa menunggu data dari Disdukcapil
4. DPB cenderung terus berkurang karena data dari Disdukcapil yang bisa di tindak lanjuti (TL) hanya yg Tidak memenuhi Syarat (TMS) saja, karena hanya mempunyai data dukung DPT 2019 untuk pembanding, meskipun hanya dengan dua elemen data saja bisa dicari elemen data lainnya meskipun susah dan memakan waktu.
5. Aplikasi Daftar Pemilih Pemilu 2019 sudah tidak bisa digunakan sehingga sulit mengidentifikasi pemilih satu per satu jika hanya ada elemen data NIK dan Nama saja
6. Data Pemilih pindah masuk dan Potensi pemilih baru yang hanya mempunyai elemen data Nama dan NIK saja tidak bisa di TL karena tidak ada elemen data yang lainnya
7. Disdukcapil sesuai regulasinya hanya bisa memberikan data per semester dibeberapa kabupaten
Semua permasalahan tersebut disampaikan kepada Muslim Aisha selaku Wakil Divisi Data dan Informasi. Dan sebagai gambaran solusi dari permasalahan tersebut, Muslim Aisha mengemukakannya sebagai berikut :
1. Regulasi atau payung hukum pelaksanaan daftar pemilih berkelanjutan (DPB) dalam hal ini PKPU sedang dalam proses penyelesaian di KPU RI
2. Adanya usulan bahwa DPB dilaksanakan secara triwulanan atau 3 bulan sekali
3. Aplikasi DPB masih dalam proses uji coba dan siap diluncurkan pada akhir Januari 2021 dengan nama Sidalih DPB. Diharapkan nanti ke depannya aplikasi DPB semakin bisa diandalkan untuk memutakhirkan daftar pemilih berkelanjutan
4. Ketika Disdukcapil tidak bisa memberikan data sesuai dengan format DPB (16 elemen data) maka KPU Kab/Ko bias mencari cara lainnya. Misal : membuat aplikasi online seperti Karanganyar, meminta fasilitasi Pemda dan atas persetujuan Disdukcapil agar bisa menjangkau ke desa/keluarahan yang notabene mempunyai data mutasi kependudukan lengkap
5. Membuat inovasi agar pemilih pemula mendaftarkan diri sebagai pemilih sebelum ada pemilu/pemilihan. Misal : Membuat aplikasi offline yang bisa menarik para pemula untuk datang ke KPU Cilacap dan mendaftarkan diri sebagai pemilih meskipun tidak sedang ada kegiatan pemilihan ataupun pemilu
6. Memanfaatkan momen sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan mendatangi sekolah-sekolah dan mendata mereka yang sudah 17 tahun dan rekam KTP dan meminta mereka untuk menyerahkan data dukung yaitu KTP elektronik dan KK.
“Hal-hal tersebut jika bisa dilaksanakan maka akan menghasilkan data-data untuk proses DPB mendekati sempurna karena secara mutasi penduduk itu sangat-sangat dinamis”, kata Muslim.
Konsultasi ditutup dengan Alhamdulillah ketika Muslim mendoakan agar pelaksanaan DPB seperti pada saat proses pemutakhiran data dan daftar pemilih ketika sedang ada tahapan pemilihan atau pemilu yaitu ada antusiasme warga agar dirinya tercatat dan terdaftar da’am daftar pemilih.

(Ami Purwandari, 23|12|2020)