Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan  Dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum KPU Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah

Kamis, 24 Desember 2020

Selasa, 22 Desember 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap memenuhi undangan KPU Provinsi Nomor 670/HK.04-Und/33/Prov/XII/2020  Tentang Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah,  bertempat di Aula 1 Lantai 3 Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah  Jl. Veteran  No. 1 A, Semarang, Peserta yang hadir  yakni  14 KPU Kabupaten/Kota (Non Pilkada) dan di ikuti  oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Hukum dan Staf Hukum /Operator JDIH.

Acara  di mulai pada pukul 09.00  WIB di buka oleh divisi Hukum dan Pengawasan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah (Muslim Aisha) Kemudian di lanjutkan Diskusi kelompok, dalam diskusi ini  ada    dua pembahasan penting sebagai bahan  diskusi diantaranya pertama terkait dengan permasalahan yang di hadapai  dan rekomedasi untuk akan datang, kedua terkait program dan pengembangan  JDIH Tahun 2021.

Pengelolaan dokumentasi hukum merupakan proses pengolahan dokumentasi hukum yang di lakukan secara sistemik, terencana dan berkesinambungan dalam satu kesatuan, Pengelolaan dokumen hukum bernilai penting dalam upaya peningkatan ,pemahaman dan pengetahuan mengenai informasi hukum , iformasi hukum terkait produk hukum KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara hierarki perlu di kelola dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi.

Ruang Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum   terdiri dari ruang Website kedua  ruang Media social (IG, Facebook, twiter dan Youtube,) penggunggahan produk hukum di ruang website (Portal JDIH)  berpedoman  pada Keputusan KPU  Nomor 533 Tahun 2020, sedangkan  inovasi pengembangan   pegelolaan JDIH melalui media social, dan  untuk  KPU Cilacap sendiri  media sosialnya baru berupa IG (jdihkpukabcilacap) dan sedang berencana  dan berupaya untuk pengembangan di media social lainya.

Dengan adanya Rakor Evaluasi Pengelolaan  dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum harapanya  mampu memberikan Informasi dan referensi dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH di setiap KPU Kabupaten Kota dan ada Inovasi -inovasi  dan ide-ide  dalam memberikan pelayanan informasi  produk prosuk hukum di Komisi Pemilihan Umum  terhadap masyarakat.

Oleh : Munjiatun Mukaromah (Divisi    Hukum dan Pengawasan)