Kesiapan Divisi Prodat Menyongsong Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Cilacap

Kamis, 28 Januari 2021

Oleh ; Weweng Maretno,S.Sos (Div Teknis Penyelenggaraan)
Cilacap. 27 Januari 2021. George R. Terry,1958 dalam bukunya Principles of Management (Sukarna, 2011: 10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.
Demikian juga KPU Kabupaten Cilacap dalam menyongsong pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus matang dalam perencanaannya. Rabu (27/1) menyelenggarakan agenda kegiatan berupa penguatan kelembagaan penyusunan simulasi rencana kegiatan tahapan pemilukada, dihadiri seluruh komisioner, staff kasubag Prodat dan staff hukum, kegiatan ini merupakan rutinitas KPU Kabupaten Cilacap. Tak terkecuali pada kesempatan ini masih diikutsertakan dua orang CPNS/ASN baru dengan harapan agar mampu memahami cara kerja dan tanggungjawab masing-masing divisi.
Ami Purwandari divisi Program Data dan Informasi (prodat) berikan paparan terkait Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk perencanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati kedepan. Isi paparan meliputi ;
a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kab dan Penyampaian kepada PPS
1) Penyampaian Hasil Analisis dan Sinkronisasi
2) Pengadaan Buku Kerja PPDP
3) Pembentukan Operator Sidalih
4) Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dg instansi terkait (Disdukcapil, Lapas, Kesbangpol, Parpol, Pemda dan Bawaslu)
5) Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih di KPU Prov
6) Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih oleh KPU Kab
7) Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPK
8) Rakor Persiapan Pemetaan TPS di KPU Prov
9) Rakor Pemetaan TPS di KPU Kab
10) Rakor PPS Pemetaan TPS dan sosialisasi DP4 dengan stakeholder
11) Rapat Penyusunan Dafftar Pemilih (A-KWK) di KPU Kab
12) Rapat Penyusunan Data Pemilih (A-KWK) di PPK
13) Rapat Penyusunan Data Pemilih (A-KWK) di PPS
14) Penyiapan SK PPDP
15) Sinkronisasi Data Model A KWK
16) Print out dan pengiriman model A-KWK/Bahan coklit

b. Pemutahiran Data Pemilih
1) Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
2) Penyusunan data pemilih hasil pemutakhiran/coklit (DPHP)
3) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP tingkat desa/kelurahan dg PPDP, PPL, Tim Kampanye dan penyampaian daftar pemilih kepada PPK
4) Rekapitulasi DPHP (model AB.2-KWK) tingkat kecamatan
5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten dan penetapan DPS
6) Penyampaian DPS ke PPS
7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS
8) Penyusunan data pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP)
9) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaian DPS hasil perbaikan kepada PPK
10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan Penyampaian DPS hasil perbaikan kepada KPU Kab
11) Rapat Rekapitulasi DPHP tingkat Kabupaten dan penetapan DPS,
dan selanjutnya dibreakdown masih ada detail dari pointer pokok yang dipaparkan.
Sementara Ketua KPU Kabupaten Cilacap berharap kepada Komisioner dan sekretariat ;
? agar seluruh komisioner tidak hanya memahami kegiatan didivisinya, akan tetapi setidaknya harus mengetahui seluruh tahapan baku yang telah ditetapkan oleh KPU RI dengan diterbitkanya PKPU dan regulasi lainnya.
? RKB Pemilihan sudah disusun oleh KPU Kabupaten Cilacap dan sudah diajukan ke Pemerintah Daerah dan DPRD. Pelaksanaan pemilihan kapanpun tahunnya (sambil menunggu regulasi yang masih dalam taraf pembahasan) pada dasarnya kami sudah siap. Harmonisiasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah tinggal menunggu waktu, untuk itu sekretariat harus maksimal dalam melayani.
? Kasubag hukum melalui staff yang hadir dalam kegiatan ini harus mampu menelaah dan mengambil langkah memfasilitasi komisioner pada setiap kegiatan yang berdampak pada hukum, sebagai misal ; ketika ada penunjukan operator sidalih maka instrument yang dipersiapkan yaitu pembuatan SK tentang pengangkatan operator sidalih dengan penandatangan Sekretaris dan Keputusan lain yang harus ditanda tangani oleh Ketua KPU.
? Terhadap operator sidalih yang nantinya akan ditunjuk, bila mengamati cara kerjanya maka harus dipersiapkan mental dan visik prima. Karena koneksitas dengan penyelenggara ditingkat kecamatan (PPK) ketika berkutat dengan data biasanya bekerja dalam situasi tenang dan lebih banyak dimalam hari, untuk itu agar secara pribadi untuk dapat dimengerti oleh semua pihak terutama keluarga.
? Akses internet ditiap PPK agar serius diperhatikan, untuk itu ketika kita berkirim surat ke Pemerintah Daerah agar mencantumkan klausul secara detai. Misal ; penyediaan SDM, fasilitasi kantor PPK, akses internet dan gudang-gudang milik Pemerintah.
Sementara Weweng Maretno (divisiteknis penyelenggaraan) mengkritisi penulisan pada matriks jenis kegiatan dan menyinggung tentang penulisan yang menyebutkan regulasi (UU, PKPU dsb) harus tertulis regulasi yang terakhir agar memahami isinya secara utuh, karena regulasi yang terakhir biasanya hanya perubahan terkait menghapus atau menambah pasal/ayat yang ada pada regulasi sebelumnya.

(berita 4B4H WWG 03) 27/1/21