Daftar Pemilih Berkelanjutan Di Tahun 2021 (Rakor Mutarlih)

Kamis, 28 Januari 2021

Oleh : Ami Purwandari (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)
Daftar Pemilih menjadi hal yang sangat krusial di dalam pemilihan/pemilu, sehingga perlu dicari cara-cara terbaik untuk dapat menjaga dan meningkatkan akurasi daftar pemilih. Di setiap perkara di MK pun tidak ada perkara yang tidak mempermasalahkan daftar pemilih. Oleh sebab itu langkah-langkah KPU dalam usaha memutakhirkan daftar pemilih sangat diperlukan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sesuai persyaratan yang berlaku. Syarat sebagai pemilih di antaranya adalah WNI yang sudah berusia 17 tahun dan berKTP El. Bagaimana kita bisa menjamin mereka dapat menggunakan hak pilihnya? Jawabnya adalah dengan di data sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi KPU untuk melakukan pendataan terhadap pemilih secara terus menerus. Artinya tidak sebatas hanya pada saat ada tahapan di gelaran pemilihan maupun pemilu saja.
Di dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 14 huruf l, Pasal 20 huruf l, Pasal 202 Ayat 1 dan Pasal 204 Ayat 1 disebutkan bahwa KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pasca Pemilu 2019 KPU Kabupaten/ Kota yang tidak melaksanakan Pilkada di tahun 2020 wajib melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Sebagai dasar pelaksanaannya adalah Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.
Berbekal surat edaran tersebut maka 14 Kabupaten/Kota setiap bulan terhitung sejak bulan Maret 2020 melaksanakan pemutakhiran data daftar pemilih berkelanjutan dengan basis data DPT Pemilu 2019. Mekanismenya dengan mencoret pemilih TMS (meninggal, pindah domisili, alih status dr TNI/Polri ke sipil atau sebaliknya) dan menambahkan potensi pemilih baru (pemula dan pindahan). Daftar pemilih berkelanjutan diplenokan setiap bulan di KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya setiap 3 bulan sekali atau triwulan dilakukan pleno di tingkat KPU Provinsi.
Selama tahun 2020 maka 14 KPU Kabupaten/Kota telah melakukan pleno DPB sebanyak 9 kali yang dimulai dari bulan April untuk periode bulan Januari-Maret 2020, bulan Mei untuk periode April, bulan Juni untuk periode Mei begitu seterusnya hingga sampai dengan bulan Januari 2021 untuk periode bulan Desember 2020.
Berdasarkan hasil Rakor DPB tingkat KPU RI di Bandung bulan Desember tahun 2020 yang dihadiri oleh KPU Provinsi maka hari ini Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 10.30 WIB s.d. Selesai, KPU Provinsi Jawa Tengah mengadakan Rakor Mutarlih yang membahas tentang keberlanjutan Daftar Pemilih Berkelanjutan bagi 14 KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pilkada 2020. Rakor Mutarlih dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh KPU Provinsi dalam hal ini Paulus Widiyantoro, S.E., M.M. selaku Divisi Data dan Informasi dan 35 KPU Kabupaten/Kota.
Dalam Rakor Mutarlih ini Paulus menyampaikan bahwa Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 berlaku untuk tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021 ini belum ada regulasi baru yang mengatur tentang pelaksanaan DPB. Oleh karena itu, Paulus mengatakan bahwa pemutakhiran DPB untuk 14 KPU Kabupaten/Kota di tahun 2021 menunggu informasi selanjutnya atau regulasi baru. Sedangkan untuk 21 Kabupaten/Kota yang telah selesai melaksanakan Pilkada 2020 juga belum ada dasar surat pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan.
“Untuk pleno pemutakhiran DPB 14 KPU Kabupaten/Kota menunggu adanya regulasi baru tetapi tetap melaksanakan pengumpulan data-data untuk pemutakhiran DPB tersebut sehingga jika regulasi yang baru turun, tinggal melaksanakan pleno saja”, Kata Paulus. “Dan jika pemutakhiran DPB nanti tetap setiap bulan sekali pelaksanaannya maka pleno dibatasi waktunya yaitu maksimal tanggal 10 setiap bulannya demikian juga jika pelaksanaannya 3 bulan sekali,” lanjut Paulus.
Dengan demikian maka pelaksanaan rapat pleno terbuka DPB tahun 2021 di KPU Kabupaten Cilacap menunggu adanya regulasi baru yang mengatur tentang pelaksanaan pemutakhiran DPB. Sementara proses pengumpulan data akan tetap kami lakukan terus dengan berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu Disdukcapil Kabupaten Cilacap.

(Ami, 28}01|2021)