KPU Menjadi Dosen MBKM

Jumat, 30 April 2021

Weweng Maretno dari divisi teknis penyelenggaraan KPU Kabpaten Cilalap pada Jum’at, 30/4 kembali memberikan materi kepada mahasiswa magang.  Pokok bahasan yang diberikan kali ini adalah Pencalonan Peserta Pemilu/Pemilihan. Jika materi ini disampaikan sekaligus akan memakan waktu yang tidak sebentar, maka dari pokok bahasan ini baru disampaikan pokok bahasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilihan Umum angota DPR dan DPRD

Literatur/pegangan dasar dalam bahasan yang disampaikan, mahasiswa diharapkan untuk memahami, UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan uu 2 th 2008_ttg partai politlk, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No 10 Tahun_2016_perubahan UU 1 Tahun 2015 ttg Pilkada serta PKPU 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilihan Umum angota DPR dan DPRD.

Pada pemilu kedepan (2024) dasar hukum/UU yang dipergunakan tidak berubah, maka dengan demikian tata cara dan proses tahapan tidak jauh berbeda.  Maka materi yang disampaikan disamping teori yang sifatnya general, pemateri memberikan narasi aktivitas tahapan pencalonan sebagaimana yang telah dilaksanakan untuk pemilu 2019 lalu.

Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;

  1. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang- Undang mengenai Partai Politik;
  2. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
  3. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% jumlah kabupaten/kota
  4. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota
  5. menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
  6. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik, dibuktikan dengan   KTA, KTP eL/Suket
  7. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat  kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
  8. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;
  9. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai kabupaten/kota kepada KPU; dan
  10. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik

KPU Kabupaten memverifikasi  Calon Peserta Pemilu terhadap ;

  • kesesuaian nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara
  • keterperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota
  • domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai dengan tahapan terakhir Pemilu;
  • keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan PartaiPolitik tingkat kabupaten/kota

 

 

(berita 4B4H WWG 09

 

30/04/21